Wakil Wali Kota Pematangsiantar Keluhkan Jadwal Pilkada 2020

Dekrit.com-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Pematangsiantar dipersoalkan Wakil Wali Kota, Togar Sitorus. Secara pribadi, dirinya merasa dirugikan dengan pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 dan itu menimbulkan hal ketidakpuasan. Hal ini dikeluhkan Togar Sitorus dihadapan Komisioner KPU RI dan Komisioner Bawaslu RI pada saat launching Pilkada yang diikuti oleh KPUD dan Bawaslu se Sumatera Utara, Sabtu (23/11/2019).

Bertempat di Lapangan Haji Adam Malik, Togar Sitorus berterus terang, walau kompensasi dari sisa jabatannya diberikan negara, namun baginya hal itu tidak sebanding dengan proses Pilkada di tahun 2016.

“Jelas, kompensasi ada. Tapi kita semua tahu bahwa Pilkada merupakan perjuangan yang sangat sengit. Bukan hanya mau begitu saja. Bahkan berdarah-darah. Bahkan meninggal (dunia). Maaf, ini kenyataan. Bahkan (kematian Hulman Sitorus yang harusnya menjabat Wali Kota) menjadi berita nasional. Bahkan menjadi berita internasional” jelasnya sembari berharap ada solusi dibalik keluhan Wakil Wali Kota.

Walau dalam hati Togar Sitorus masih kurang puas dengan dilaksanakannya Pilkada 2020, namun ketua DPC Demoktar Pematangsiantar tersebut  mengakui bahwa tidak ada alasan untuk tidak taat terhadap ketentuan atau penetapan jadwal Pilkada serentak. “Kami menjelaskan (keluhan) ini, bukan karena kami tidak mau Pilkada dilaksanakan (tahun 2020), tapi bagaimana dengan sisa masa jabatan kami. Apakah akan dipenggal. Karena ini memang sudah kepentingan untuk pemerintah dan untuk kepentingan hiruk pikuk politik, Pilkada harus dilakukan. Anggaran sebagaimana diusulkan KPU juga sudah ditampung Pemko Pematangsiantar” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak tahun 2015 sempat tertunda selama satu tahun, ujungnya berdampak pada masa jabatan Wali Kota dan Wakilnya. Dimana dalam surat Keputusan jabatan dari masa periode yang diterima Hefriansyah dan Togar Sitorus, tanggal 22 Februari 2017 hingga 22 Februari 2022. Artinya, dengan dilaksanakannya Pilkada 2020, maka masa jabatan ini berkurang 1 tahun. (*)