Dekrit.com | Penetapan tiga orang tersangka yang dilakukan Kejari Pematangsiantar yakni mantan Dirut Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha (PD PAUS), Herohwin Sinaga dan Posma Sitorus, Kadis Kominfo beserta Sekretaris Acai Tagor Sijabat menjadi sorotan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun.
Hal yang disayangkan pengurus GMKI adalah penetapan tersangka sejak 10 Juli 2019 tidak disertai dengan penahanan dan terkesan ditangani secara lambat. Menurut May Luther Dewanto Sinaga selaku Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun didampingi Kabid Aksi dan Pelayanan, Andre Sinaga, bahwa kasus korupsi merupakan persoalan bangsa yang sangat serius.
- “GMKI Pematangsiantar-Simalungun menilai tindakan Kejari Siantar untuk menetapkan menjadi tersangka sudah tepat, akan tetapi tidak cukup hanya sebagai tersangka, Kejari Siantar harus segera melakukan pemanggilan terhadap tersangka tersebut untuk penyidikan lebih lanjut” ucapnya.
Senada diutarakan Andre Sinaga. Lambat proses hukum tentu akan mencederai penegakan hukum yang ada di negara ini, khususnya di kota Pematangsiantar. Andre menilai tindakan Kejari tersebut akan memperjelas lemahnya penegakan hukum di kota Pematangsiantar. Adapun alasan dari pihak Kejari Siantar memberikan kelonggaran terhadap tersangka korupsi dan belum melakukan pemanggilan karena masih menyelidiki kasus-kasus yang lebih prioritas.
“Herowin Sinaga, mantan Dirut PD PAUS ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyertaan modal senilai Rp 500 juta tahun 2014, sementara Posma Sitorus, Kadis Kominfo beserta Sekretaris Acai Tagor Sijabat terlibat korupsi program Smart City dengan kerugian Negara Rp 400 juta tahun 2017. Kenapa ink belum menjadi hal prioritas bagi pihak Kejari. Sejatinya, tidak ada alasan memproses kasus ini dengan lambat” jelasnya.
Oleh sebab itu, GMKI Pematangsiantar-Simalungun meminta Kajari Siantar mengundurkan diri jika tidak mampu atau tidak serius dalam menuntaskan kasus ini. Proses yang lambat tidak akan memberikan efek jerah bagi para koruptor yang ada di negara ini, khususnya di kota Pematangsiantar.
“Seharusnya, setelah Kejari Siantar menetapkan mereka menjadi tersangka, segera dipanggil dan dilakukan penahanan agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat, bukan malah diberi kelonggaran dan menganggap bahwa kasus ini belum menjadi prioritas”, ujar kedua dengan tegas sembari berjanji akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
“Jika penegak hukumnya pun tidak serius dan tidak professional dalam menuntaskan kasus tersebut, itu hanya akan menimbulkan ruang-ruang kosong bagi penegak hukum itu sendiri”, tutup Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, May Luther Dewanto Sinaga.
Discussion about this post